Memahami Wewenang, Hak, Tugas, dan Kewajiban Kepala Desa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Memahami Wewenang, Hak, Tugas, dan Kewajiban Kepala Desa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 26 : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa/Kanpung berwenang :

• Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

• Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

• Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

• Menetapkan Peraturan Desa;

• Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

• Membina kehidupan masyarakat Desa;

• Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

• Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta

• Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

• Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

• Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

• Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa

• Memanfaatkan teknologi tepat guna;

• Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

• Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak : 

1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa

2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

3. menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

4. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

5. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kepala Desa berkewajiban :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

9. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

16. memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan  terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena , 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka warga masyarakat  tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. 

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan kewenangan.  Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan  untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang

• Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

• Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;

• Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, "Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00."

Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki kewajibanmenyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati,dan perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kepala Desa dapat di dijerat Pasal 29 huruf C Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemrintahan menjelaskan bahwa keputusan dan atau tindakan Badan dan atau Pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan dasar bagi pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan negara seyogianya dapat ditegakan dengan baik demi terwjudnya prinsip good governance